Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pertemuan koordinasi digelar di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika sebagai tindak lanjut penandatangan PKS YPMAK, Pemkab Mimika dan PT. Freeport Indonesia.
PEMBANGUNAN masyarakat di Kabupaten Mimika membutuhkan langkah yang berjalan searah. Karena itu, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menyelaraskan program pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani di Jakarta.
Pertemuan koordinasi digelar di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika, Rabu (5/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus menyatukan program YPMAK dengan kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka mengatakan Bappeda Mimika dipercayakan menjadi pusat koordinasi program bersama antara YPMAK dan Pemkab Mimika.
“Rapat tersebut baru merupakan pertemuan koordinasi awal untuk menyusun kerja sama berbagai program yang akan disinergikan antara YPMAK dan Pemkab Mimika. Ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya antara pemerintah daerah dan YPMAK,” kata Leonardus.
Bagi YPMAK, sinergi tersebut penting agar berbagai program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, YPMAK ingin kolaborasi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua, khususnya tujuh suku di Mimika.
Dalam bidang pendidikan, salah satu perhatian utama adalah penataan program beasiswa. YPMAK bersama Dinas Pendidikan Mimika akan menyusun acuan bersama agar sasaran penerima dan skema pembiayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Jumlah penerima beasiswa YPMAK yang telah melampaui target menjadi salah satu alasan perlunya sinkronisasi tersebut.
Bidang kesehatan juga membutuhkan kerja bersama. YPMAK dan Pemkab Mimika membahas model kolaborasi, termasuk pembagian peran dalam pelayanan kesehatan serta penguatan kelompok kerja (Pokja) kesehatan yang telah dibentuk.
Sementara di sektor ekonomi, berbagai program pemberdayaan YPMAK turut disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pengembangan wirausaha baru dan promosi kopi dari wilayah pegunungan menjadi bagian dari program yang tengah berjalan.
Namun, membangun ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan bukan tanpa tantangan. Kondisi geografis membuat biaya transportasi sangat tinggi dan sejumlah wilayah hanya dapat dijangkau menggunakan helikopter.
“Karena itu kami ingin menyinkronkan program dengan pemerintah daerah agar ada pola kerja sama yang tepat. Tidak semua kebutuhan bisa ditangani sendiri oleh YPMAK, sehingga diperlukan kolaborasi untuk menghasilkan solusi terbaik bagi masyarakat,” beber Leonardus.
Sinkronisasi tidak berhenti pada tiga sektor tersebut. Infrastruktur dan kebutuhan masyarakat lainnya akan dibahas lebih mendalam dalam pertemuan lanjutan.
Pada akhirnya, kerja sama YPMAK dan Pemkab Mimika bukan sekadar menyusun dokumen PKS. Lebih jauh, sinergi ini diharapkan menjadi jembatan untuk menyatukan sumber daya, kewenangan dan program agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan langkah yang selaras, pendidikan dapat membuka kesempatan, kesehatan menjaga kualitas hidup, sementara ekonomi menciptakan kemandirian. Tiga bidang yang berbeda, tetapi bertemu pada satu tujuan: membangun Mimika dan memperkuat masa depan masyarakat asli Papua. (ots-/ots-2)
