Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pengurus terpilih Pokja Kampung Pigapu tahun 2026 foto bersama usai penandatangan berkas perjanjian kerjasama.
SEMANGAT membangun kemandirian ekonomi kampung terus digaungkan dalam kegiatan sosialisasi dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Pigapu yang digelar di Balai Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) itu dihadiri Staf Divisi Sosial Ekonomi YPMAK, pengurus Pokja, serta masyarakat Kampung Pigapu.
Selain sosialisasi program, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Kampung Tahun 2026.
Staf Divisi Sosial Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang menyampaikan apresiasi kepada pengurus Pokja yang telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2025. Meski demikian, ia mengingatkan agar ke depan laporan dapat disampaikan lebih cepat dan sesuai dengan tahun berjalan.
Menurutnya, Program Kampung dirancang untuk memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan produktif yang dikelola secara mandiri oleh warga kampung.
“Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat kampung. Masyarakat harus bekerja terlebih dahulu sebelum mendapatkan penghasilan. Program ini juga lebih difokuskan bagi masyarakat Amungme dan Kamoro,” ujarnya.
Dwi menegaskan seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kesepakatan masyarakat dan Pokja, tanpa campur tangan YPMAK. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana program.
Ia juga mengingatkan agar setiap kegiatan dilengkapi dengan papan informasi yang memuat rincian anggaran, jenis pekerjaan, hingga jumlah tenaga kerja yang terlibat. Selain itu, pengurus Pokja diminta menghindari segala bentuk penyalahgunaan dana.
“Jangan sampai terjadi penggelapan dana. Pelaksanaan pekerjaan juga akan dipantau langsung oleh tim monitoring dan evaluasi,” ucapnya.
Dalam program tahun 2026, alokasi dana Kampung Pigapu tetap sebesar Rp250 juta tanpa penambahan anggaran.
Selain itu, YPMAK juga mendorong keterlibatan perempuan dalam program kampung. Sedikitnya 40 persen penerima manfaat dari program tersebut harus berasal dari kaum perempuan.
“Pokja bertugas mulai 1 Juli 2026 hingga Januari 2027 wajib membangun koordinasi baik dengan aparat kampung, agar tercipta kolaborasi yang kuat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Kampung Pigapu, Herman Tahiripau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan.
“Semua pekerjaan harus benar-benar dilaksanakan dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat. Jika pelaksanaan program berjalan baik, maka peluang mendapatkan dukungan program ke depan juga semakin besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan melalui LPJ yang lengkap dan transparan. Karena itu, setiap bukti pembelian maupun pembayaran harus terdokumentasi dengan baik.
Menurut Herman, salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah penanaman kelapa. Pada tahun 2025, Pokja telah melakukan penanaman di area seluas sekitar 100 x 500 meter. Potensi kelapa di Pigapu dinilai sangat menjanjikan karena kondisi tanah yang subur.
“Selama ini kelapa hanya dijual kepada pengepul. Ke depan kami ingin mengelolanya sendiri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melihat potensi tersebut, tahun ini Pokja berencana memperluas area penanaman kelapa secara signifikan sebagai langkah mendukung pengembangan usaha berbasis VCO dan meningkatkan pendapatan masyarakat kampung.
Dalam proses pembentukan Pokja, masyarakat Kampung Pigapu kembali memberikan kepercayaan kepada pengurus lama untuk melanjutkan program tahun 2026. Susunan pengurus yakni Herman Tahiripau sebagai Ketua, Robertus Atisi sebagai Sekretaris, Silpius Mawame sebagai Bendahara, serta Fransina Mapareyau dan Hendrikus Yaumake sebagai anggota. (ots-1)
