Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pengurus Pokja Kampung Aindua Tahun 2026 usai dibentuk di Basecamp Kampung Sehat, Kampung Aindua, Distrik Mimika Barat Jauh, Sabtu (2/5).
UPAYA membangun kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Mimika terus diperkuat melalui pendekatan partisipatif. Di Kampung Aindua, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Kampung Tahun 2026 sebagai langkah strategis mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerja produktif.
Kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pokja berlangsung di Basecamp Kampung Sehat YPMAK, Sabtu (2/5/2026), disaksikan masyarakat setempat. Proses pemilihan hingga penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung lancar, menandai komitmen bersama dalam melanjutkan program pembangunan kampung secara terarah dan berkelanjutan.
Program Kampung dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pendekatan ini menekankan produktivitas, tanggung jawab kolektif, serta hasil kerja nyata sebagai dasar distribusi manfaat ekonomi.
Ketua Pokja Tahun 2025, Estagius Kaita menilai keberlanjutan program menjadi bagian penting dalam menjaga dampak pembangunan tetap dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan pengalaman kepengurusan sebelumnya memperlihatkan keterlibatan warga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
“Program yang sudah berjalan 2025 ini semuanya berdasarkan usulan masyarakat. Dua mesin fiber yang sudah kita realisasikan,” ujarnya.
Realisasi tersebut menjadi bukti aspirasi warga dapat diterjemahkan menjadi program konkret saat dikelola melalui mekanisme musyawarah dan pelaksanaan yang terstruktur.
Estagius berharap kepengurusan baru mampu mempertahankan capaian tersebut dengan tata kelola yang lebih baik. Menurutnya, integritas pengurus menjadi fondasi utama agar program tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya harap pengurus yang baru bisa bekerja dengan baik, jujur, dan mengikuti aturan yang ada, serta tetap berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak yayasan agar program bisa berjalan sesuai harapan,” ucapnya.
Dari sisi pelaksanaan teknis, Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang, menegaskan sistem kerja dalam Program Kampung dibangun atas asas keadilan dan akuntabilitas. “Masyarakat wajib bekerja terlebih dahulu sebelum menerima upah. Pembagian hasil dilakukan setelah pekerjaan selesai, sehingga adil bagi semua yang terlibat,” jelasnya.
Skema ini mendorong tumbuhnya budaya kerja produktif sekaligus menghapus pola ketergantungan terhadap bantuan langsung. Orientasi program diarahkan pada pembentukan etos kerja kolektif, peningkatan keterampilan, dan tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya kampung.
Struktur Pokja juga disusun secara representatif melalui keterlibatan lima unsur utama, yakni perwakilan aparat kampung di luar kepala kampung, sekretaris, dan bendahara, kemudian tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda. Komposisi tersebut dirancang agar keputusan pembangunan lahir dari keterwakilan sosial yang utuh.
Penguatan perspektif kesetaraan gender turut menjadi perhatian penting. YPMAK menetapkan minimal 40 persen penerima upah berasal dari perempuan sebagai bentuk afirmasi terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi kampung.
“Jadi dalam pengelolaan program Pokja diwajibkan membuat papan informasi kegiatan, mendokumentasikan seluruh proses pekerjaan, serta menjaga transparansi penggunaan anggaran,” tutur Dwi.
Prinsip transparansi ini menjadi instrumen pengawasan sosial agar setiap tahapan pelaksanaan dapat diketahui masyarakat secara terbuka. Dokumentasi pekerjaan dan publikasi penggunaan anggaran memperkuat akuntabilitas pengurus sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program.
Pada 2026 total anggaran Program Kampung Aindua mencapai Rp300 juta, terdiri atas Rp240 juta untuk pelaksanaan kegiatan dan Rp60 juta untuk operasional. Alokasi tersebut memberi ruang cukup bagi masyarakat mengembangkan program prioritas sesuai kebutuhan lokal.
Kepengurusan Pokja Kampung Aindua Tahun 2026 terdiri dari Ketua Unce Tenawe, Bendahara Frans Emaruta, Sekretaris Theodorus Uramata, serta anggota Simson Tumati dan Ernestina Karira.
Kehadiran kepengurusan baru membawa harapan lahirnya inovasi pembangunan berbasis potensi kampung. Melalui tata kelola partisipatif, transparan, dan berorientasi kerja, Kampung Aindua sedang meneguhkan arah pembangunan ekonomi mandiri dari akar rumput. (ots-1/ots-2)
