Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Foto bersama usai evaluasi dan penandatanganan PKS Tim Monev Divisi Sosial Ekonomi YPMAK bersama Pokja Mupuruka, Selasa (28/4/2026).
KEBERHASILAN pelaksanaan program pembangunan berbasis kampung tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga kesinambungan kerja kolektif. Di Kampung Mupuruka, Distrik Mimika Barat Tengah, pola pembangunan partisipatif yang dijalankan melalui Kelompok Kerja (Pokja) menunjukkan capaian nyata melalui penyelesaian program tahun anggaran 2025 secara penuh.
Laporan penyelesaian program tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Divisi Sosial Ekonomi YPMAK di Pendopo Sanggar Budaya Kamuru Kame Nimawiti, Senin (28/4/2026).
Capaian ini menjadi indikator efektivitas tata kelola pembangunan berbasis masyarakat, sekaligus memperlihatkan tumbuhnya kapasitas lokal dalam mengelola program secara mandiri.
Ketua Pokja Kampung Mupuruka, Manfret Itukamako menjelaskan penggunaan anggaran Rp300 juta difokuskan pada pembangunan lima unit MCK yang tersebar di RT 01 hingga RT 05, pengadaan material bangunan, pembiayaan transportasi distribusi material dari Timika menuju kampung, biaya angkut, hingga konsumsi pekerja selama proses pembangunan berlangsung.
Pelaksanaan kegiatan juga mencerminkan pendekatan pembangunan inklusif melalui pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kerja. Sekitar 60 persen tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan atau mama-mama kampung. Keterlibatan tersebut memperkuat posisi perempuan sebagai aktor pembangunan lokal, sekaligus mendorong distribusi manfaat ekonomi secara merata.
“MCK dibangun dari RT 01 sampai RT 05. Selain memakai pemborong, kami juga libatkan pemuda-pemudi kampung. Kegiatan fisik sudah kami selesaikan 100 persen,” ujar Manfret.
Partisipasi lintas kelompok usia dan gender memberi dampak sosial yang signifikan. Selain mempercepat penyelesaian pembangunan fisik, pola ini memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga keberlanjutan pemanfaatan fasilitas menjadi lebih terjamin.
Saat ini, pengurus Pokja juga tengah menuntaskan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan progres mencapai 80 persen. Proses administrasi masih menghadapi tantangan operasional, terutama kebutuhan biaya transportasi, konsumsi, dan penginapan selama pengurusan dokumen di Timika.
Kepala Kampung Mupuruka, Philipus Kamoroko mengapresiasi pola pemberdayaan yang diterapkan YPMAK melalui pelibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan program kampung.
Philipus juga berharap dukungan tambahan berupa perangkat kerja seperti laptop serta penguatan anggaran operasional administrasi agar proses pelaporan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Staf Perencanaan Program Sosial Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang, memberi apresiasi atas komitmen pengurus Pokja dalam menuntaskan program tahun 2025. Setiap usulan warga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan program pada periode berikutnya.
Aspek menarik dari pertemuan tersebut, tampak pada proses pemilihan pengurus Pokja 2026. Masyarakat kembali memberi kepercayaan kepada struktur kepengurusan lama untuk melanjutkan pengelolaan program. Keputusan ini merefleksikan tingkat legitimasi sosial yang kuat, lahir dari rekam jejak kerja yang dinilai efektif dan bertanggung jawab.
Pertemuan ditutup melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengurus Pokja Mupuruka bersama pihak YPMAK, termasuk Staf Monev Sosial Ekonomi, Janias Miagoni. Penandatanganan ini menandai kelanjutan kolaborasi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan kampung secara berkelanjutan. (ots-1/ots-2)
