Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Yufinia Beanal pemilik Amungin Mart mendapatn pendampingan saat belajar menscan kode barang.
SEMANGAT membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat terus digelorakan oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku lembaga pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Ketua Pengurus Dr Leonardus Tumuka, arah pemberdayaan ekonomi semakin difokuskan pada penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP), khususnya dari Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kerabat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Program penguatan UMKM yang kini berjalan bukan sekadar rutinitas bantuan modal, melainkan dirancang lebih terarah, terukur, dan menyentuh langsung pelaku usaha di akar rumput. Salah satu wujud nyatanya adalah berdirinya delapan kios kelontong milik masyarakat Suku Amungme yang tersebar di beberapa titik di Kota Timika.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Tim Program dan Monitoring Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi yang dipimpin Deputi Perencanaan Program YPMAK, Billy Korwa, melakukan kunjungan lapangan pada Jumat (13/2).
Sejumlah kios yang dikunjungi antara lain Kios Amungin Mart milik Yufinia Beanal di Jalan Trikora, Kios Julia Mart milik Marike Magai di Mile 32, serta Kenemo Mandiri Jaya Mart milik Julita Omaleng di Mile 23.
Dari hasil pemantauan, perkembangan usaha para binaan menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan keterangan para pemilik kios, rata-rata pendapatan harian berkisar antara Rp700.000 hingga Rp1.200.000. Bagi usaha yang baru dirintis, angka ini menjadi fondasi awal yang menjanjikan untuk pertumbuhan lebih lanjut.
Billy Korwa menjelaskan program UMKM YPMAK sebenarnya telah berjalan sejak beberapa tahun lalu melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, setelah melalui evaluasi menyeluruh guna memastikan dampak yang lebih optimal, YPMAK membuka peluang kerja sama baru dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
“Ini bagian dari upaya kami memperkuat sistem dan pendampingan agar usaha masyarakat bisa tumbuh lebih baik,” ujar Billy di sela-sela kunjungan.
Program ini dimulai dari skala kecil, yakni pembukaan kios kelontong untuk 20 pelaku usaha. Strategi ini dipilih dengan pertimbangan matang. Usaha skala kecil dinilai sebagai pintu masuk untuk membangun mental kewirausahaan, kemampuan manajerial, dan kesiapan menghadapi dinamika pasar.
“Sengaja dimulai dari yang kecil. Tujuannya untuk mempersiapkan masyarakat dan belajar dari pengalaman sebelumnya yang menjadi tantangan bagi YPMAK,” jelasnya.
Sebelum kios beroperasi, para pelaku usaha dibekali pelatihan manajemen usaha, mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, hingga pelayanan pelanggan. Pendekatan ini menegaskan bahwa program tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menariknya, setiap kios telah dilengkapi sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih transparan, pencatatan yang rapi, serta adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital.
“Pemakaian aplikasi modern ini merupakan tuntutan di tengah zaman yang sudah digital,” terang Billy.
Lebih jauh, YPMAK menggandeng mitra seperti Institut Jambatan Bulan dan CV Amungsa Gemilang untuk memberikan pendampingan intensif. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, bukan sebagai bentuk ketergantungan, melainkan sebagai strategi memastikan usaha bertumbuh sehat dan berkelanjutan.
Apakah ke depan kios-kios ini akan berkembang menjadi toko yang lebih besar dengan ragam produk lebih lengkap? Itu sangat mungkin. Namun bagi YPMAK, esensi program ini lebih dari sekadar ekspansi usaha.
“Melalui program ini, YPMAK tidak sekadar membangun kios atau memberikan modal. Lebih dari itu, yang sedang dibangun adalah rasa percaya diri, kapasitas, dan martabat ekonomi masyarakat adat di tanahnya sendiri,” tegas Billy.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan di Papua, pendekatan pemberdayaan berbasis pendampingan seperti ini menjadi contoh bahwa ekonomi kerakyatan dapat tumbuh jika dibangun dengan keseriusan, evaluasi, dan keberpihakan yang nyata kepada Orang Asli Papua. (ots-1)
