Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas (kedua kanan) dan Bupati Mimika Johannes Rettob (kedua kiri) didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan Direktur & EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, (17/6/2026). (Foto : Dokumentasi Humas Wakil Bupati Mimika)
PEMBANGUNAN yang berkelanjutan tidak lahir dari kerja satu pihak. Dibutuhkan kesamaan visi, pembagian peran yang jelas, serta komitmen untuk berjalan bersama dalam waktu yang panjang. Semangat itulah yang menjadi dasar penandatanganan tiga Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Kesepakatan strategis tersebut menjadi tonggak baru dalam memperkuat kolaborasi pembangunan di Kabupaten Mimika. Ruang lingkup kerja sama tidak hanya mencakup pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga pengelolaan serta pemanfaatan material tailing sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui nota kesepahaman ini, ketiga pihak berupaya menghadirkan pola pembangunan yang lebih terintegrasi sehingga setiap program saling melengkapi, menghindari tumpang tindih, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya Suku Amungme, Kamoro, lima suku kekerabatan, serta seluruh masyarakat Mimika.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan pentingnya menjaga sinergi yang selama ini telah terbangun antara pemerintah daerah, perusahaan, dan YPMAK.
“Hubungan kerja antara Pemkab Mimika, PTFI, YPMAK sudah sangat baik dan perlu dilanjutkan. MoU ini untuk meningkatkan sinergi yang lebih kuat antara tiga pihak ini untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika khususnya Amungme, Kamoro, dan suku kerabat lainnya, serta yang bukan orang asli Papua yang ada di Mimika,” kata Presiden Direktur Tony Wenas dalam pidatonya melalui media update yang diterima media ini, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Tony, semangat kolaborasi tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan negara sebagai pelindung dan penggerak kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, PT Freeport Indonesia mengambil peran sebagai mitra pembangunan melalui berbagai kontribusi ekonomi maupun investasi sosial.
Selama periode 2019 hingga 2024, kontribusi ekonomi PT Freeport Indonesia kepada Kabupaten Mimika mencapai sekitar Rp22 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari total kontribusi perusahaan kepada negara yang mencapai Rp75 triliun. Pada tahun 2026, perusahaan juga telah menyetorkan sekitar Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan sehingga total kontribusi kepada Kabupaten Mimika mencapai sekitar Rp6 triliun.
Di luar kontribusi fiskal, perusahaan secara konsisten mengalokasikan investasi sosial senilai sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah daerah dan YPMAK, berbagai program tersebut diharapkan mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar.
”Keberadaan Freeport Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat. Semoga manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, pada Provinsi Papua Tengah, dan juga kepada bangsa negara Indonesia ini bisa terus berlanjut. Tidak hanya sampai 2041, tapi sampai dengan usia tambang,” kata Tony.
MoU yang ditandatangani terdiri atas tiga kesepakatan utama. Pertama, kerja sama antara Pemkab Mimika dan PT Freeport Indonesia mengenai pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kedua, kerja sama mengenai pemanfaatan material tailing yang dihasilkan PT Freeport Indonesia. Ketiga, Nota Kesepahaman antara Pemkab Mimika dan YPMAK mengenai pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Ketiga kesepakatan tersebut menjadi payung strategis bagi penyusunan berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang akan melibatkan organisasi perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif.
Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik penguatan sinergi tersebut. Menurutnya, pembangunan yang berhasil memerlukan koordinasi yang kuat agar seluruh program memiliki arah yang sama.
“Selama ini banyak program berjalan sendiri-sendiri. Melalui kerja sama ini, kita ingin membangun satu konsep bersama agar pembangunan di Mimika semakin terintegrasi dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Johannes.
Ia juga mengakui bahwa selama ini PT Freeport Indonesia telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui berbagai fasilitas publik dan pelayanan dasar.
“Program sudah banyak jalan, PTFI sudah bantu terkait dengan kesehatan, rumah sakit, kemudian ada fasilitas air bersih, PTFI buat WTP (water treatment plant), dan kami mendapat tugas menyalurkannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Komitmen serupa juga disampaikan Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka. Baginya, nota kesepahaman tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan masyarakat yang selama ini telah dijalankan melalui dana kemitraan PT Freeport Indonesia.
“YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan PTFI sudah menjalankan berbagai program. Ini langkah yang penting sekali. Program-program yang sudah dijalankan YPMAK selama ini perlu kolaborasi yang insentif lagi sehingga apa yang sudah dilakukan akan lebih cepat pergerakannya dan dampaknya akan lebih besar bagi masyarakat,” kata Leonardus.
Selain memperkuat pembangunan masyarakat, kerja sama ini juga memperpanjang pemanfaatan material tailing yang telah berlangsung sejak 2006. Selama dua dekade terakhir, material tersebut telah dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan jalan, jembatan, gedung perkantoran, rumah ibadah, sekolah, fasilitas olahraga, bandar udara, serta berbagai infrastruktur publik lainnya di Mimika.
Perpanjangan kerja sama tersebut diharapkan semakin mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sekaligus mendukung pembangunan daerah yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar penandatanganan dokumen, tiga Nota Kesepahaman ini menjadi simbol lahirnya sebuah kerangka kolaborasi baru. Pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, dan YPMAK kini berada dalam satu payung pembangunan dengan tujuan yang sama, yaitu mempercepat kesejahteraan masyarakat Mimika melalui program-program yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. (ots-1)
