Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Suasana pelatihan advokasi yang diikuti mitra Program Kampung Sehat YPMAK.
UPAYA mewujudkan kampung sehat dan mandiri tidak hanya berhenti pada perubahan perilaku masyarakat, tetapi juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendukung. Hal ini menjadi fokus dalam Pelatihan Advokasi bagi tiga mitra pelaksana Program Kampung Sehat YPMAK di Ballroom Swiss-Belinn Timika, Selasa (19/5/2026).
Pelatihan yang dilaksanakan YPMAK melalui Yayasan Care Peduli ini diikuti oleh tiga mitra Program Kampung Sehat, yakni Yayasan Ekologi Papua (YEP), Yayasan Papua Lestari (Yapari), dan Yayasan RUMSRAM.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak mengidentifikasi persoalan yang terjadi di tingkat kampung, kemudian menyusunnya menjadi agenda advokasi yang dapat diperjuangkan bersama masyarakat untuk mendapatkan solusi berkelanjutan.
Project Manager Yayasan Care Peduli, Tengku Rodhan mengatakan pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas mitra dalam memahami konsep advokasi, strategi perencanaan, hingga bagaimana melakukan advokasi berbasis data dan bukti nyata di lapangan.
“Dalam pelatihan, teman-teman dibekali pemahaman tentang apa itu advokasi, strategi, perencanaan, hingga bagaimana advokasi harus benar-benar berbasis bukti,” ujar Tengku Rodhan.
Ia menjelaskan, esensi advokasi adalah memastikan kebijakan di tingkat lokal benar-benar mendukung pelaksanaan program kesehatan di kampung. Jika ditemukan kebijakan yang belum memadai atau perlu diperbaiki, maka hal tersebut harus diperjuangkan melalui proses advokasi yang melibatkan masyarakat.
Salah satu contoh yang diangkat adalah penggunaan dana desa untuk sektor kesehatan. Menurutnya, kampung perlu mulai mengalokasikan anggaran yang jelas untuk mendukung isu kesehatan, sehingga ketika program Kampung Sehat selesai, masyarakat tetap mampu mandiri mengelola pembiayaan kesehatan melalui dana desa.
“Misalnya, kampung harus mulai mengidentifikasi dan mendorong adanya presentasi anggaran dana desa untuk kesehatan. Tujuannya agar setelah program selesai, kampung sudah bisa mandiri mengelola pendanaan terkait isu kesehatan,” jelasnya sembari menyampaikan dari pelaksanaan program ini ada dua kampung yang mendukung keberlanjutan program dengan dana desa, yakni Kampung Mioko dan Aikawapuka.
Selain di tingkat kampung, advokasi juga diarahkan pada level kabupaten, terutama terkait kebijakan kesehatan yang mendukung keberlanjutan program, seperti pengadaan obat malaria. Mengingat Kabupaten Mimika merupakan wilayah endemik malaria, dukungan kebijakan yang tepat dinilai sangat penting.
“Teman-teman nanti akan melihat regulasi atau kebijakan di tingkat kabupaten, misalnya terkait pengadaan obat malaria. Apakah kebijakan yang ada sudah mendukung implementasi di lapangan atau belum,” katanya.
Tengku menegaskan, seluruh proses advokasi harus berlandaskan data yang valid. Tanpa data, advokasi hanya akan menjadi asumsi dan opini semata.
Karena itu, peserta diajak menganalisis data yang mereka miliki menggunakan metode problem tree atau pohon masalah untuk mengidentifikasi akar persoalan secara lebih terstruktur.
“Kalau kita bicara angka malaria tinggi di satu kampung, harus jelas datanya dari mana. Apakah dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, atau sumber lain. Data inilah yang nantinya menjadi bahan advokasi di tingkat kampung maupun kabupaten,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan persoalan sanitasi yang dihadapi salah satu mitra, di mana masyarakat telah menunjukkan perubahan perilaku hidup bersih, namun fasilitas seperti MCK dan toilet masih belum memadai.
Menurutnya, kondisi seperti ini perlu didukung data lapangan agar dapat diperjuangkan melalui perencanaan daerah, termasuk kemungkinan penganggaran pembangunan fasilitas pada tahun berikutnya.
“Program Kampung Sehat tentu ada masa akhirnya. Tapi yang lebih penting adalah keberlanjutannya. Karena itu harus ada keterlibatan masyarakat dan pemerintah agar program ini tetap berjalan setelah project selesai,” pungkasnya.
Melalui pelatihan ini, YPMAK berharap para mitra tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga penggerak perubahan yang mampu memperjuangkan kebijakan berpihak pada kesehatan masyarakat di kampung. (ots-1)
