Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Tim Monev YPMAK meninjau pemanfaatan bantuan mesin di Kampung Mapar, Kamis (30/4/2026).
KEBERHASILAN sebuah program pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kehidupan sosial-ekonomi warga.
Prinsip inilah yang menjadi dasar Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam melakukan monitoring program kerja yang dijalankan kelompok kerja (Pokja) di Kampung Mapar, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).
Melalui pendekatan monitoring partisipatif, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) YPMAK turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan awal. Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Monev Program Sosial Ekonomi YPMAK Monica Maramku bersama staf Janias Miagoni, Falentina Tely Matamoa, serta masyarakat Kampung Mapar.
Peninjauan lapangan memperlihatkan bahwa sejumlah bantuan mesin telah digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Mesin tempel perahu 15 PK dan sejumlah unit lainnya menjadi sarana produktif yang menopang berbagai kebutuhan warga, mulai dari aktivitas mencari hasil alam hingga mendukung mobilitas masyarakat pesisir.
Salah seorang penerima bantuan sekaligus pengelola mesin, Ambrosius Tukani menjelaskan pemanfaatan fasilitas tersebut dilakukan secara kolektif demi kepentingan bersama.
“Kami gunakan untuk mendulang, mencari udang, dan kebutuhan lain masyarakat. Kalau ada yang mau pakai, bisa digunakan, nanti setelah itu dikembalikan untuk dirawat,” ujarnya.
Ambrosius menyebut keberlangsungan fungsi alat sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga fasilitas tersebut. “Saya di sini bertanggung jawab dalam perawatan mesin agar tetap bisa digunakan secara berkelanjutan oleh warga,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata bergantung pada distribusi bantuan, melainkan juga pada tumbuhnya rasa kepemilikan sosial (social ownership) di tengah masyarakat. Dalam teori pembangunan berbasis komunitas, rasa memiliki terhadap aset bersama menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan program.
Dalam dialog bersama warga, Staf Divisi Monev Sosial Ekonomi YPMAK Janias Miagoni menyoroti pentingnya sistem pengelolaan yang terstruktur, khususnya dalam aspek pemeliharaan mesin. Ia menanyakan mekanisme perawatan yang dilakukan masyarakat serta langkah antisipasi jika terjadi kerusakan.
Janias menekankan perlunya kontribusi biaya penggunaan agar tercipta siklus ekonomi yang menopang keberlangsungan fasilitas. “Kalau bisa setiap penggunaan ada ongkosnya, supaya bisa membantu biaya perawatan dan bermanfaat untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Pandangan ini mencerminkan pendekatan ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan aset desa. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga membangun sistem internal untuk merawat dan mengembangkan manfaat ekonomi dari fasilitas yang ada.
Monica Maramku menegaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun bersama masyarakat.
“Secara umum program sudah berjalan dengan baik. Memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan RAB karena ada pembiayaan yang lebih besar di program lain,” jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan fleksibilitas implementasi program di lapangan, di mana penyesuaian anggaran kadang diperlukan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks pembangunan adaptif, perubahan alokasi sumber daya merupakan bentuk respons terhadap dinamika lokal yang tidak selalu dapat diprediksi sejak tahap perencanaan.
Selain memeriksa pemanfaatan mesin tempel dan mesin alkon, tim juga meninjau pembangunan gedung koperasi yang telah direalisasikan. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas ekonomi kolektif masyarakat.
Namun demikian, Monica mengakui bahwa keberadaan fisik bangunan perlu diikuti penguatan kelembagaan agar fungsi ekonominya berjalan optimal.
“Harapannya ke depan, dengan adanya bangunan ini, masyarakat bisa membentuk kelompok usaha dan mengembangkan kegiatan ekonomi,” ucap Monica.
Gedung koperasi pada dasarnya bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol transformasi menuju kemandirian ekonomi kampung. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat menjadi instrumen strategis untuk mengorganisasi produksi, distribusi, hingga akses permodalan masyarakat secara berkelanjutan.
Monitoring yang dilakukan YPMAK di Kampung Mapar menegaskan bahwa pembangunan yang efektif memerlukan pengawasan berkelanjutan, evaluasi terbuka, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama perubahan. Melalui pola seperti ini, YPMAK memastikan bahwa setiap program tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan, melainkan benar-benar berkembang menjadi fondasi pemberdayaan yang memperkuat masa depan masyarakat Mimika. (ots-1/ots-2)
