Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pembentukan Pokja Program Kampung Kiura, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (11/3/2026)
YPMAK – Upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir terus dilakukan melalui pengelolaan komoditas lokal yang berkelanjutan.
Pendampingan terstruktur diharapkan membuat dana kemitraan tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan aset ekonomi jangka panjang bagi masyarakat kampung.
Hal ini terlihat dalam sosialisasi Program Kampung 2026 yang digelar Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia di Kampung Kiura, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan di Balai Kampung tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang akan menjalankan program tahun 2026.
Dalam musyawarah warga sepakati dua fokus program, yakni perluasan kebun kelapa dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Dimana YPMAK mengalokasikan dana Rp300 juta untuk Kampung Kiura, dengan rincian Rp240 juta untuk kegiatan program dan Rp60 juta untuk operasional Pokja.
Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Febri Sianipar, menekankan pentingnya transparansi melalui pemasangan papan informasi di setiap kegiatan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
Ia menegaskan program kampung harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Program kampung ini bertujuan menambah penghasilan masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ekonomi dan membantu kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, minimal 50 persen anggaran dialokasikan untuk sektor perkebunan dengan komoditas kelapa yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi jika diolah menjadi minyak kelapa.
Musyawarah warga juga menetapkan Emanuel Weyakoro sebagai Ketua Pokja Kampung Kiura 2026, didampingi Daniel Sikora sebagai Bendahara dan Heririkmans sebagai Sekretaris, serta anggota Sisilia Waminiu dan Matias Wateyau.
Dengan masa kerja Pokja dari Maret hingga Oktober, program ini diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah layak huni sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di Mimika Barat. (*)
