Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Tim Divisi Humas YPMAK didampingi Divisi SDM foto bersama fasilitator pelatihan dan ujian. (IST)
BAGI empat orang utusan Divisi Humas & Komunikasi YPMAK, yang kesehariannya bekerja di jantung pemberdayaan masyarakat suku Amungme dan suku Kamoro, sertifikasi bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah upaya menjaga marwah profesi melalui legitimasi negara.
Dari Timika mereka bertolak ke kota Manado untuk membuktikan ketajaman pena di bawah standar BNSP Republik Inodonesia.
Swissbell hotel Maleosan di kota Manado, Rabu pertengahan September 2025 lalu, suasananya tidak seperti biasa. Empat orang ini duduk dengan raut serius. Di hadapan mereka ada tumpukan berkas dan layar komputer menjadi saksi bisu, sebuah hajatan penting yaitu Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) atau Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).
Mereka bukan wartawan biasa, melainkan garda komunikasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), lembaga yang menjadi mentor pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, khususnya bagi suku Amungme dan suku Kamoro.
Perjalanan ini adalah kolaborasi apik, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, Maxindo Consulting Yogyakarta dan Divisi HRD/SDM YPMAK. Bagi institusi YPMAK, organisasi pengelola Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia ini, membekali personelnya dengan kompetensi adalah harga mati. Terutama mereka yang setiap hari berhadapan dengan narasi pengembangan dua suku besar, pemilik tanah Mimika, yaitu suku Amungme dan suku Kamoro.
Sebelum UKW, empat personel ini melakukan kunjungan belajar ke kantor media massa mitra nasional yakni TVRI Stasiun Manado, diterima langsung pimpinan dan staf TVRI Stasiun Manado. Acara dipimpin Kepala Stasiun Stella Parukan yang sebelumnya menjabat Kepala Stasiun TVRI Jayapura.
Mereka sekaligus melakukan kunjungan belajar di kantor dan redaksi media massa mitra swasta nasional yakni Tribun Manado, diterima Pimpinan Redaksi Jumadi, yang memperkenalkan jajaran redaksi sekaligus menjelaskan cara kerja media Tribun Manado. Mulai dari redaksi berita tulis (liputan lapangan, menulis berita, hingga memprokdusinya menjadi koran versi cetak) lalu berita tulis publish online versi situs, termasuk berita foto serta online produksi lainnya, seperti youtube, IG, Facebook, Tiktok serta studio podcast.
Ujian di Kota Tinutuan
Hajatan yang berlangsung pada 17-19 September 2025 ini tak sekadar langsung menguji. Dua hari sebelumnya, mereka digembleng dalam pelatihan intensif. Pematerinya bukan sembarang orang, melainkan wartawan senior dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sulawesi Utara Deky Karuh.
Tujuannya satu yaitu memastikan insting jurnalistik mereka masih selaras dengan pakem profesionalnya.
Empat utusan dari Divisi Humas & Komunikasi YPMAK itu adalah Yeremias Isak Imbiri, Thobias Maturbongs, Miskan dan Irma Siep. Meski keseharian mereka mengurus komunikasi yayasan, namun latar belakang mereka adalah jurnalis.
Mereka lama bergelut di dunia kewartawanan, hampir 20 tahun. Selain mendirikan, mereka juga mengelola media sendiri bagi yayasan, mulai dari majalah Suara Amor, yang sebelumnya bernama majalah LAndAS (saat YPMAK masih bernama LPMAK) serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Mimika.
“Kami meyakini tugas-tugas mereka harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan negara,” ujar Yanto Tumpia, staf Divisi Human Resource Development (HRD/SDM) YPMAK, yang memantau jalannya kegiatan mulai kunjungan belajar, pelatihan hingga sesi asesmen. Bagi Yanto, legalitas dari negara adalah “paspor” mutlak bagi seorang jurnalis di era modern.
Lisensi BNSP
Pemilihan pelaksana sertifikasi pun tidak dilakukan sembarangan, Maxindo Consulting sebagai konsultan manajemen SDM yang digandeng Divisi HRD/SDM YPMAK, menjatuhkan pilihan pada LSP Pers Indonesia.
Keputusan ini punya landasan kuat, sebab LSP Pers Indonesia adalah satu-satunya lembaga sertifikasi wartawan di tanah air yang telah mengantongi lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Republik Indonesia.
Heintje Mandagie, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga bertindak sebagai Asesor Kompetensi (Askom) utama dalam SKW ini menegaskan bahwa seluruh materi telah dipagari oleh regulasi yang ketat.
“Seluruh materi pelatihan maupun skema kompetensi sudah sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Nomor KEP.2/152/LP.00.00/III/2020,” kata Heintje.
Dengan kata lain, kompetensi empat jurnalis asal Tanah Papua ini, kini setara dengan standar nasional yang diakui pemerintah Republik Indonesia.
Lova Sefira, staf PT Maxindo Consulting, yang ikut mendampingi, menambahkan bahwa sinergi ini adalah langkah strategis dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi. Baginya, memastikan jurnalis memiliki sertifikasi resmi adalah kontribusi nyata bagi ekosistem pers yang lebih sehat di Indonesia, lebih khusus di Tanah Papua.
Rangkaian acara itu turut dihadiri jajaran LSP Pers Indonesia, mulai dari General Manager Meytha Kalalo, Koordinator Indonesia Timur Zulkifli Liputo, Koordinator Sulut Jerry Uno. Serta tak ketinggalan, pengurus DPD SPRI Provinsi Sulewesi Utara seperti Lucky Mangkey dan David Tanos turut menyaksikan momen bersejarah bagi para pewarta dari Bumi Cendrawasih ini.
Bagi Yeremias dan kawan-kawan, UKW/SKW ini bukan sekadar mengejar selembar kertas berlogo burung Garuda. Ini adalah memastikan bahwa setiap cerita, setiap perkembangan dan setiap kemajuan masyarakat suku Amungme dan suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, harus ditulis oleh tangan-tangan yang berkompeten, yang teruji dan diakui secara nasional.
Dari Manado, empat personel YPMAK ini membawa pulang lebih dari sekadar sertifikat, mereka membawa marwah baru bagi pena di Tanah Papua. (ots-1/ots-2)
