Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Tambatan perahu di Kampung Bulumen yang dibangun menggunakan Dana Program Kampung YPMAK. Pada saat pengerjaannya Pokja Bulumen melibatkan masyarakat kampung. (MISKAN)
DENYUT ekonomi masyarakat di kampung-kampung pesisir hingga pegunungan di Mimika terus dihidupkan melalui langkah terstruktur. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) tetap berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui Program Kelompok Kerja (Pokja) Kampung.
Program ini menyasar masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro serta lima suku kerabat Papua lainnya—Suku Dani, Damal, Moni, Mee, dan Nduga—sebagai penerima manfaat dana kemitraan. Pendekatannya sederhana namun berdampak yakni memberi ruang bagi masyarakat kampung untuk merancang, mengelola, dan menjalankan program ekonomi secara mandiri.
Kepala Divisi Program Ekonomi YPMAK, Oktovian Jangkup mengatakan program Pokja Kampung dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat dana kemitraan PT Freeport Indonesia.
Pada 2025, jumlah Pokja Kampung mencapai 68 Pokja yang tersebar di wilayah pesisir, 15 di wilayah kota, dan delapan di wilayah pegunungan Mimika. “Sebaran Pokja kampung ini di wilayah pesisir, Kota Timika, dan pegunungan,” ujarnya.
Sebaran ini memperlihatkan keseriusan YPMAK menjangkau seluruh karakter wilayah Mimika—kampung pesisir dengan tantangan cuaca laut, kawasan perkotaan dengan dinamika usaha yang berbeda, hingga kampung pegunungan yang bergantung pada akses udara.
Masa kepengurusan Pokja hanya satu tahun. Saat ini Bidang Program Ekonomi YPMAK sedang melakukan sosialisasi pembentukan pengurus Pokja 2026.
“Kalau di kalender kerja kami itu bulan Maret, tapi kita menyesuaikan dengan cuaca di laut untuk wilayah pesisir dan juga di udara untuk wilayah pegunungan,” kata Oktovian.
Proses pembentukan Pokja kampung dilakukan langsung oleh masyarakat. Pengurus terdiri atas lima orang yang dipilih untuk mewakili lima unsur penting di kampung: aparat kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
Komposisi ini dirancang agar keputusan ekonomi lahir dari musyawarah lintas peran sosial, bukan dari satu kelompok saja.
Setelah terbentuk, pengurus Pokja menggelar pertemuan bersama masyarakat guna membahas program kerja kampung yang akan dilaksanakan selama satu tahun.
Ruang diskusi ini menjadi titik temu gagasan—mulai dari penguatan usaha kecil, pengembangan hasil kebun dan laut, hingga kegiatan produktif lain yang sesuai potensi lokal.
Program kerja difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif warga kampung. Setiap rencana disusun bersama, dihitung kebutuhannya, lalu diajukan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
YPMAK mengalokasikan anggaran untuk masing-masing Pokja guna mendukung pelaksanaan program kerja RAB yang telah disepakati oleh Pokja dan masyarakat di kampung.
Melalui mekanisme ini, Pokja Kampung tidak sekadar menjadi program tahunan, melainkan ruang belajar kolektif bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya, membangun usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi dari kampung sendiri. Di sanalah semangat pemberdayaan menemukan maknanya—tumbuh dari akar, dikelola bersama, dan kembali untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. (ots-2)
