Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pelajar Sekolah Asrama Taruna Papua ketika mengikuti kelas musik.
PAGI itu suasana Kantor Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jalan Ahmad Yani, Timika, Mimika, Papua Tengah, Kamis (4/9), tampak berbeda dari biasanya. Puluhan orang tua berkumpul dengan wajah penuh harap, menanyakan nasib anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP).
Bagi mereka, sekolah yang dibangun YPMAK selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia ini bukan sekadar tempat belajar, melainkan simbol masa depan yang lebih cerah. Tidak heran bila suara-suara harapan, kekecewaan, bahkan kegelisahan bercampur menjadi satu di halaman kantor itu.
Deputi Perencanaan Program YPMAK, Billy Enerson Korwa, akhirnya memberikan penjelasan kepada wartawan. Dengan tenang ia menuturkan alasan mengapa tidak semua anak bisa diakomodir.
“Para orang tua mendatangi Kantor YPMAK mempertanyakan dan menuntut agar anak-anak mereka bisa diakomodir masuk ke SATP. Namun perlu dijelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2025-2026 ini, penerimaan murid di SATP hanya 150 anak untuk kelas 1 SD,” ungkapnya.
Billy menegaskan, angka itu sudah melalui proses assessment langsung dari pihak SATP. Tahun ini penerimaan hanya dibuka untuk siswa kelas 1 SD, dan untuk SMP tidak ada penerimaan siswa baru.
“Tahun ini yang diterima di SATP hanya khusus SD kelas 1. Sementara SMP kelas 1 tidak ada penerimaan. Hal ini dikarenakan jumlah yang tamat dari SD ke SMP sudah pas dengan jumlah (kuota) SMP kelas 1 itu,” jelasnya.
Dalam keterangannya, Billy juga menyebut adanya perbedaan tantangan antara anak-anak yang berasal dari pegunungan dan pesisir.
“Hanya untuk Kamoro, aksesnya mudah kita pakai perahu tiba. Tapi yang di gunung kita berhadapan dengan penggunaan transportasi udara yang cukup mahal dan kondisi keamanan, juga cuaca yang tidak menentu beberapa waktu lalu, sehingga diputuskan terima saja mereka yang dari gunung namun sudah ada di kota Timika,” ujarnya.
Meski demikian, YPMAK tetap berpegang pada prinsip utama, yakni memberi kesempatan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Khusus pendaftaran murid baru, pihaknya juga menyampaikan persyaratan lain, yakni orang tua kurang mampu, yatim piatu, bukan karyawan PTFI atau pejabat Pemkab Mimika dan minimal berusia 7 tahun. “Tujuh tahun tiga bulan sampai enam bulan boleh,” ucapnya.
Menutup penjelasannya, Billy menyampaikan YPMAK tidak menutup mata pada anak-anak yang belum berkesempatan masuk SATP. YPMAK berkomitmen mencari solusi bersama pemerintah daerah.
“Kita minta waktu bisa bertemu Pak Bupati atau Wakil Bupati dengan Dinas Pendidikan. Kami minta ada rekomendasi yang dikeluarkan agar orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah terdekat dengan rumah mereka bisa dilayani,” kata Billy.
Bagi sebagian orang tua, jawaban itu mungkin masih menyisakan kekecewaan. Namun di balik semua keterbatasan, jelas terlihat satu hal bahwa keinginan besar agar anak-anak Mimika mendapat pendidikan terbaik.
Menilik wajah-wajah para orang tua itu tersimpan cerita—tentang perjuangan melawan jauhnya akses, biaya transportasi, hingga cuaca yang tak menentu. Dan di tengah cerita itu, YPMAK hadir sebagai jembatan, mencoba menyeimbangkan harapan masyarakat dengan realitas kuota dan aturan yang ada.
Pada akhirnya, pendidikan tetaplah pintu utama menuju masa depan. SATP hanyalah salah satu jalan. Masih banyak jalur lain yang bisa ditempuh, dan YPMAK bersama pemerintah daerah berusaha membuka peluang itu. (ots-1)
