Melalui Program Kampung, YPMAK Fokus Berdayakan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pegunungan

Jajaran Pengurus YPMAK dari kiri : Ramlon Marbun, Bendahara, Nur Ihfa Karupukaro, Wadir Program dan Monev, Vebian Magal, Direktur, Sekretaris, Johana Saidui dan Wadir Grant Making, Yohan Wambrauw, foto bersama usai mengelar konferensi pers (5/5/2023). MISKAN/YPMAK

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia terus memberi perhatian pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

Selama tiga tahun, sejak 2021 hingga 2023, YPMAK konsen pengembangan ekonomi di 62 kampung pesisir (lowland) dan 8 lembah wilayah pegunungan (highland).

Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi Koordinator Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Nur Ifha Karupukaro, Koordinator Pengembangan Ekonomi Wilayah Pegunungan Yohana Saidui didampingi jajaran managemen kepada awak media, Jumat (5/5), mengatakan pengurus memegang tiga prinsip penting dalam pengelolaan keuangan sekaligus program yakni transparansi, akuntanbel dan tepat sasaran.

“Banyak orang lihat hanya dari nilai keluarnya wah banyak sekali uangnya dimana begitu. Orang komen lihat data, fantastis sampai Rp 40 Miliar pertahun untuk pengembangan ekonomi program kampung. Memang, tapi dalam pelaksanaannya sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Vebian.

Dikemukakan, manfaat dari program kampung yakni pertama, edukasi kepada masyarakat terkait budaya kerja, bahwa orang bekerja baru dapat uang.

Kedua, dengan adanya kerja di lingkungan mereka supaya menjaga kebersihan dan merasa memiliki. “Kami sadari yayasan ini namanya pemberdayaan jadi perlu berdayakan masyarakat lokal,” bebernya.

“Dengan transparansi ini orang bisa lihat realisasinya, kami mengedepankan asas tepat sasaran. Jangan sampai orang tidak lihat, tidak denger, siapapun yang minta data kami kooperatif,” ujarnya.

Dijelaskan, sejak tahun 2021, YPMAK fokus pengembangan ekonomi kampung. Dimana, hingga tahun 2023 sudah 62 kampung pesisir (lowland) dan 8 wilayah lembah pegunungan (highland).

“Jumlah anggaran Rp 20 miliar untuk pesisir dan Rp 20 miliar untuk pegunungan untuk satu tahun. Artinya dalam 3 tahun ini total dana sudah Rp 120 miliar, untuk highland Rp 60 miliar dan lowland Rp 60 miliar,” bebernya.

Koordinator Wilayah Pesisir, Nur Ifha Karupukaro pada kesempatan itu mengatakan, untuk pelaksanaan program bagi 62 kampung, pihaknya membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

“Keanggotaan tiap Pokja sebanyak 5 orang yang merupakan perwakilan aparat kampung, satu dari tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Keterlibatan semua unsur warga terwakilkan itu dipilih melalui musyawarah,” tuturnya.

Dijelaskan, program kerja tiap kampung berdasarkan usulan warga melalui TP2K.

“Karena dana kemitraan Freeport ini YPMAK turun langsung kampung. Yang paling utama masyarakat harus diberdayakan. Kami ikut sosialisasi tentang potensi di kampung tersebut untuk kesejahteraan hidup mereka. Kami juga beri informasi terkait pola hidup sehat di kampung,” paparnya.

Hal yang paling penting, lanjut Ifha, YPMAK mengarahkan warga agar semua program yang dilakukan harus didahului musyawarah dan mufakat.

“Untuk program pemberdayaan kampung pesisir tahun 2021 ada 56 kampung, tahun 2022 ada tambah satu kampung Kekwa Baru, karena kondisi sangat jauh dan jumlah warga banyak. Tahun 2023 tambah 5 kampung di Miktim, Muare, Pigapu, Hiripauw, dan Pomako cenderawasih. Kalau Pomako Pelabuhan kami bangun pasar,” bebernya.

Sedangkan Yohana Saidui selaku koordinator program kampung Highland menyatakan, kondisi geografis wilayah jangkauan cukup sulit.

“Medan wilayah highland cukup berat. Tahun 2023 kita pecah Alama, Bela sendiri dan Duma Dama. Jadi program highland jadi 10 wilayah,” ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang dan dikutip dari fajarpapua.com