Pengelola Dana Kemitraan                Pilih Bahasa : EnglishIndonesian

Kemandirian RSMM dalam Skema Sistem Kesehatan Nasional

Kamis, 04 Mei 2023

RSMM adalah rumah sakit yang konsep awalnya dikhususkan untuk melayani masyarakat 7 suku. Ketika didirikan tahun 1999, pelayanan kesehatan di wilayah Mimika masih amat terbatas.

Fasilitas Kesehatan di Kuala Kencana yang dikhususkan untuk karyawan PTFI juga ikut melayani masyarakat 7 suku yang bermukim di sekitarnya. Karena jarak yang jauh, masyarakat tujuh suku tidak dapat menjangkau Puskesmas di Kwamki Baru.

Puskesmas ini satu-satunya fasilitas Kesehatan milik pemerintah pada saat itu dengan layanan terbatas, selain puskesmas juga ada puskesmas pembantu yang ada di satuan pemukiman. Kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi prioritas utama saat itu.

Beranjak dari situlah, Pemerintah, PT Freeport Indonesia (PTFI), Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI) dan Gereja Katolik secara bersama mendirikan Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika (RSMM) dengan perannya masing-masing. Pemerintah menyiapkan lahan, PTFI melalui LPMI menyiapkan dana operasional dan Gereja Katolik menyiapkan pengelola.

Sesuai kondisi saat itu, RSMM dikonsepkan untuk melayani masyarakat 7 suku dimana seluruh biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh LPMI (kini YPMAK). Pemberian dana operasional oleh LPMI dalam bentuk hibah ke RSMM amat sesuai pada masa itu, karena seluruh pasien RSMM adalah masyarakat 7 suku penerima manfaat dana kemitraan PTFI. Namun, jika ada pasien umum maka skema pendanaannya sudah harus disesuaikan.

Pemekaran Kabupaten Fak-Fak di tahun 1996 yang melahirkan Kabupaten Mimika membawa dampak yang besar dalam pembangunan wilayah Mimika, termasuk pembangunan kesehatan. Selain hadirnya puskesmas-puskesmas di masing-masing kecamatan pemekaran, Pemerintah menghadirkan RSUD Mimika di akhir tahun 2008. Belum lagi berdirinya klinik-klinik swasta selain dari praktik dokter mandiri. Ada dua klinik bahkan belakangan berkembang menjadi rumah sakit yaitu RS Tjandra Medika dan RS Kasih Herlina.

Hadirnya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diikuti oleh UU no 24. Tahun 2011 tentang BPJS telah memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara paripurna dengan sistem asuransi sosial yang sifatnya wajib bagi seluruh rakyat Indonesia (Universal Health Coverage).

Untuk menyukseskan program ini, pemerintah juga mewajibkan kepada semua fasilitas kesehatan untuk menerapkannya, termasuk RSMM dan mewajibkan seluruh masyarakat untuk menjadi anggota BPJS, termasuk masyarakat 7 suku.

BPJS selaku lembaga asuransi sosial berperan sebagai penjamin bayar dalam sistem kesehatan nasional. Dengan sistem ini, seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali, dapat mengakses pelayanan kesehatan secara berjenjang mulai dari pelayanan tingkat dasar di Puskesmas dan klinik-klinik hingga perawatan rujukan lanjut di rumah-rumah sakit lokal maupun nasional tanpa harus membayar secara tunai.

Jika konsep SJSN ini bisa diterapkan dengan baik, masyarakat yang sehat akan dipelihara kesehatannya di Puskesmas, klinik primer dan dokter praktik umum agar tidak mengalami sakit berat, sedangkan masyarakat yang sakit berat akan dirujuk oleh fasilitas primer ke rumah-rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.

Semua biaya akan ditanggung oleh BPJS. Premi ke BPJS tarif layanan di rumah sakit diatur oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar premi akan dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

YPMAK selaku lembaga non pemerintah akan bahu-membahu dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyukseskan program ini. Melalui Divisi Kesehatan, YPMAK memiliki 2 tujuan strategik; (1) masyarakat penerima manfaat dana kemitraan dapat mengakses layanan kesehatan secara mandiri dalam skema sistem kesehatan nasional, (2) dana kemitraan hanya digunakan untuk layanan komplementer dalam sistem kesehatan.

Jika kedua tujuan ini telah tercapai, maka dana kemitraan akan benar-benar secara efektif jatuh ke tangan yang berhak dengan penggunaan yang tepat. Untuk mencapai kedua tujuan strategik tersebut, Divisi Kesehatan YPMAK menggencarkan 2 program utama; (1) pemandirian RSMM, (2) pemandirian masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Keduanya dikemas dalam skema sistem kesehatan nasional.

Pemandirian RSMM

Pendanaan RSMM dengan sistem hibah untuk menanggulangi biaya operasional hanya cocok diterapkan jika seluruh pasien RSMM adalah masyarakat 7 suku penerima manfaat dana kemitraan PT Freeport Indonesia. Dengan begitu, bisa dipastikan seluruh dana tersebut secara tidak langsung membiayai masyarakat penerima manfaat dana kemitraan tersebut.

Jika ada pasien umum lainnya, berarti dana kemitraan juga dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak. Sebagai Rumah Sakit Umum publik, Pelayanan RSMM terbuka untuk semua orang. Lebih-lebih di era Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat bebas memilih fasilitas kesehatan.

Jika sistem pendanaan hibah dana operasional tetap diterapkan, maka semakin banyak orang yang bukan penerima manfaat dana kemitraan yang akan menikmati dana yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat 7 suku.

Selama masih ada subsidi dana kemitraan ke RSMM, selama itu pula masih ada dana kemitraan yang belum tepat sasaran, karena ikut dinikmati oleh pasien umum lainnya.

Sejak 2015, pimpinan LPMAK saat itu telah menginstruksikan agar sistem pendaan di RSMM dirubah dari sistem hibah operasional ke rumah sakit menjadi sistem penjaminan ala BPJS. Dana kemitraan tidak lagi melekat kepada institusi (rumah sakit) tetapi kepada penerima manfaat-nya.

Jadi YPMAK hanya akan membayar jasa atas layanan yang dilakukan oleh RSMM kepada pasien penerima manfaat. Dengan begitu, dana kemitraan benar-benar dinikmati langsung oleh penerima manfaatnya.

Konsep ini diujicobakan di tahun 2016-2019 namun tidak berjalan mulus karena tarif RSMM disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan RSMM itu sendiri, sehingga ketergantungan terhadap subsidi dana kemitraan tetap tinggi.

Sejak akhir tahun 2019, konsep yang sama diterapkan namun kali ini dengan menggunakan tarif BPJS. Meskipun masih banyak kendala, tetapi penerapan kali ini mampu menurunkan subsidi dana kemitraan di RSMM dari tahun ke tahun diatas Rp 100 Miliar tahun 2013 – 2017, dan menjadi kurang dari Rp 100 Miliar sejak 2018, bahkan telah di bawah Rp 75 Miliar dalam 2 tahun terakhir.

Strategi Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) selaku pengelola RSMM untuk mandiri adalah dengan memaksimalkan pendapatan dari pasien BPJS untuk menutupi beban belanjanya. Peluang ini amat besar mengingat dalam tiga tahun terakhir Kabupaten Mimika mendapatkan penghargaan dari Kementrian Kesehatan karena cakupan kepesertaan BPJS lebih dari 97% penduduknya.

Artinya, hampir semua pasien yang datang ke RSMM sesungguhnya sudah anggota BPJS. Kendalanya adalah pada kerjasama dari masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan. Masyarakat berobat dulu di fasilitas layanan kesehatan primer dimana dia terdaftar sesuai kartu BPJSnya.

Jika memerlukan pelayanan lanjutan ke rumah sakit, mereka akan diberikan surat rujukan, kecuali kasus emergency. Untuk ke RSMM masyarakat harus membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan primer.

Klinik Mitra Masyarakat dihadirkan di dekat gerbang masuk RSMM adalah fasilitas kesehatan primer untuk mempermudah masyarakat mengikuti prosedur ini. Dengan adanya kerjasama dari masyarakat untuk mengikuti prosedur ini maka RSMM lebih cepat menuju kemandirian dan penggunaan dana kemitraan lebih tepat sasaran. 

Pemandirian Masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dalam skema JKN

Masyarakat penerima manfaat dana kemitraan dikatakan mandiri dalam mengakses layanan kesehatan dalam skema JKN apabila mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai kebutuhannya, kapan saja dan di fasilitas kesehatan mana saja di Indonesia.

Kondisi ini hanya bisa dicapai jika masyarakat sudah menjadi anggota BPJS dan mau mengikuti prosedur mendapatkan manfaat yang telah ditetapkan. Terkait kepesertaan BPJS, hampir semua masyarakat penerima manfaat dana kemitraan PTFI sudah menjadi anggota BPJS, 44,28% dari mereka preminya ditanggung oleh pemerintah pusat, 33,51 % ditanggung oleh YPMAK, dan 16,18% ditanggung oleh pemerintah kabupaten Mimika, 3,54% telah mandiri sebagai karyawan swasta, dan 2,89% telah mandiri sebagai aparatur negara.

Bagi mereka yang preminya masih dibayarkan oleh YPMAK secara berangsur-angsur akan dialihkan ke pemerintah atau menjadi peserta mandiri.

Diperkirakan lebih dari 80% masyarakat penerima manfaat dana kemitraan PTFI masih menjadikan Klinik Mitra Masyarakat (KMM) dan RSMM sebagai fasilitas pelayanan kesehatan utama mereka padahal banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan yang jaraknya lebih dekat dari tempat tinggal mereka, baik puskesmas, klinik, praktik dokter mandiri dan RSUD atau RS Kasih Herlina.

Dengan bekal kepesertaan BPJS, diharapkan mereka bisa mengakses layanan kesehatan primer yang terdekat dengan tempat tinggal mereka tanpa harus membayar tunai. Jika butuh pelayanan lebih lanjut, maka mereka akan mendapatkan surat rujukan  ke RS yang terdekat dengan tempat tinggal mereka sesuai jenis layanan yang dibutuhkan, bisa ke RSUD, RSMM dan RSKH.

Kalaupun perlu rujukan tingkat yang lebih lanjut di RS di luar Mimika, maka mereka akan mendapat surat rujukan dari ketiga RS tersebut ke RS yang dituju.

Untuk pelayanan rujukan ke luar Mimika, YPMAK akan memfasilitasi pelayanan komplementernya yaitu biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS seperti transpotasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lainnya.

Jadi, kemandirian RSMM, Klinik Mitra Masyarakat (KMM) dan kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara mandiri dalam skema sistem kesehatan nasional adalah kunci untuk mengembalikan fungsi dana kemitraan sebagaimana mestinya dan lebih dari itu, mengembalikan seluruh hak-hak dasar masyarakat penerima manfaat sebagai warga negara Indonesia. (dr. Harold Manueke/Konsultan Kesehatan YPMAK)

1,146 Tampilan
Bagikan ke Sosial Media



Galeri Foto

Publikasi Pelaksanaan Program
Melalui Gambar

Galeri Video


Peta Kantor YPMAK


Alamat Kantor :
Pusat (sekretariat) :
Jalan Yos Soedarso Timika, Mimika – Papua Tengah Kode Pos 99910

Email : humas@ypmak.or.id




Copyright © 2024 | YPMAK Timika – Papua
Semua berita dalam web ini menjadi hak cipta YPMAK Timika