Pengelola Dana Kemitraan 
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Pilih Bahasa :
Penandatangan perjanjian kerjasama antara Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) dan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura tentang Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk 7 Suku di Kabupaten Mimika. (TORA/YPMAK)
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT. Freeport Indonesia, menanggung 30 ribu kepesertaan warga 7 suku di Kabupaten Mimika, dalam Program BPJS Kesehatan.
Acara Penandatangan Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dengan PT Freeport Indonesia dan YPMAK melalui Yayasan Charitas Timika Papua (YCTP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk 7 Suku di Kabupaten Mimika, berlangsung pada Jumat (07/10/2022), di Hotel Horizon Diana, Jalan Budi Utomo.
Wakil Direktur YPMAK, Nur Ihfa Karupukaro, dalam sambutannya menjelaskan, sejauh ini YPMAK telah membayarkan keanggotaan sebanyak 21.857 masyarakat 7 suku, atau 37,93% dari 57.853 masyarakat 7 suku yang telah menjadi anggota BPJS Kesehatan.
Jumlah ini melampaui kepesertaan masyarakat 7 suku yang dibiayai oleh APBN, yaitu 36,1% dan oleh APBD sebesar 17,67%. Program YPMAK ini juga secara langsung telah berkontribusi terhadap capaian keanggotaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika yang saat ini telah mencapai 93,14%.
“YPMAK berkomitmen untuk meningkatkan cakupan JKN bagi masyarakat ini dengan bersinergi dengan pemerintah tanpa mengambil alih peran pemerintah. Ke depannya, kami berharap agar cakupan JKN meningkat dan pembiayaan untuk masyarakat 7 suku juga dapat beralih secara bertahap menuju pembiayaan dari APBD Kabupaten Mimika ataupun APBN,” ujarnya.
Penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan ini seperti juga diakui Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan, dalam sambutannya yang mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk keberlanjutan program dari tahun sebelumnya.
“Melanjutkan program penjaminan kesehatan, di mana penjaminan ini meningkat dari 10 ribu, menjadi 30 ribu di tahun ini bagi seluruh masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika,” ujarnya
Menurutnya, tantangan yang dihadapi adalah pendataan kependudukan, yang juga terjadi di hampir seluruh wilayah Papua. Namun berkat kolaborasi antar pihak yaitu tim kerja dari Dinkes, Dinsos, Dukcapil bekerja sama dengan gereja-gereja membuat pendataan masih terus berjalan.
“Terima kasih kepada jajaran Pemda karena tim ini merupakan pelopor di Indonesia bagian timur. Bekerja sama untuk percepatan pendataan. Dengan kolaborasi dan kerja sama, masyarakat sehat dan daerah pun berkembang. Saat ini cakupan penjaminan melalui program jaminan kesehatan ini sudah 96 persen dari total penduduk di Mimika 312.255 jiwa. Kabupaten Mimika menjadi tolak ukur kabupaten-kabupaten lain supaya mencapai hal yang sama dalam kepesertaan BPJS Kesehatan,” sebutnya.
Ketua Badan Pengurus YCTP, Antonius Tapipea, mengatakan pihaknya menjalankan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat milik YPMAK selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia.
“Kami beri apresiasi yang tinggi sebagai pengelola RSMM, di mana hari ini kami merasa masyarakat 7 suku adalah masyarakat Indonesia yang harus dijamin dengan BPJS Kesehatan. Kiranya kerja sama ini terus terjalin,” ungkapnya.
Sambutan Vice President Community Development Freeport, Nathan Kum menyatakan, kesehatan adalah hal penting yang vital bagi semua orang. Angka kesakitan yang tinggi dapat membuat suatu daerah atau sebuah negara mengalami hambatan dalam pembangunan, contohnya pandemi Covid-19.
“RSMM selesai dibangun pada tahun 1999, menggunakan dana kemitraan PTFI. Sejak berdiri, masyarakat 7 suku yang tinggal di Kabupaten Mimika telah mendapat layanan medis berkualitas secara gratis. Bahkan memfasilitasi pelayanan rujukan ke RS yang lebih canggih dan lengkap di luar Papua. Semua ditanggung dana kemitraan yang dikelola YPMAK. Sehat itu tidak mudah dan tidak murah,” sebutnya.
Mewakili management Freeport, Nathan Kum menyatakan komitmen PTFI untuk terus mendukung program kesehatan masyarakat 7 suku melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
“Apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama antara PTFI, YPMAK dan pemerintah daerah Mimika.Penandatanganan kerja sama ini memformalkan kemitraan yang sudah terjalin. Melalui kemitraan ini pelayanan kesehatan menjadi paripurna mencapai masyarakat 7 suku sehat, Papua sehat, Indonesia sehat,” harapnya.
Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan kolaborasi bersama para pihak. Sampai tujuan 100 persen warga di Mimika tercover jaminan pelayanan kesehatan ini. Ia mengucap terima kasih kepada PTFI dan YPMAK, dalam pendanaan kepesertaan masyarakat 7 suku ini, di mana sebagian juga turut didanai Pemkab Mimika.
“Kita terus berupaya meningkatkan pelayanan pendataan ini penting bagi pelayanan kesehatan. Kalau bisa kita mencapai 100 persen. Bu Ihfa (YPMAK) saya minta tolong pendataan masyarakat di pesisir dan pedalaman, kita kolaborasi untuk jalan sama-sama. Kita bergerak sampai semua masyarakat bisa terlayani dengan baik. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Lagi kata JR, program BPJS Kesehatan di Papua khususnya di Mimika, diusulkannya ada kekhususan syarat penanganan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Mimika. Hal ini agar urusan pelayanan kesehatan bagi warga Mimika bisa lebih lancar klaimnya kepada BPJS Kesehatan.
“Kita evaluasi terus pelayanan kesehatan kita bagi rakyat Mimika. Kalau bisa, BPJS ini, bisa ada kekhususan di Papua supaya para user jangan dikomplain terus di rumah sakit,” usulnya.
Sementara itu Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kantor Pusat, David Bangun, mengungkapkan pihaknya bertujuan untuk mencapai jaminan kesehatan bagi seluruh warga di Indonesia termasuk di Kabupaten Mimika. “Kami ditugaskan untuk mencapai ‘universal health coverage’ dengan tiga aspek yaitu, cakupan peserta, akses layanan kesehatan yang berkualitas, dan finansial bagi masyarakat sehat,” ungkapnya.
Ke depan pihaknya sedang mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga jaminan kesehatan tidak perlu lagi persyaratan dokumen yang berlebihan. “Cukup dengan membawa KTP dan dicek NIK-nya, bisa mendapat layanan BPJS Kesehatan,” tandasnya. (tora)
